This site uses cookies.
Some of these cookies are essential to the operation of the site,
while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used.
For more information, please see the ProZ.com privacy policy.
This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Affiliations
This person is not affiliated with any business or Blue Board record at ProZ.com.
Services
Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, Training
Indonesian to English: Peraturan Pemerintah Pendanaan 22_2008 to General field: Law/Patents Detailed field: Law: Taxation & Customs
Source text - Indonesian PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 dan Pasal
69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN DAN
PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang
digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap
prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau
pascabencana.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya
disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
3. Anggaran . . .
- 2 -
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang
dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan
terjadinya bencana tertentu.
5. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan
dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada
saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas
waktu tanggap darurat berakhir.
6. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang
disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah
sebagai bantuan penanganan pascabencana.
7. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan
rehabilitasi.
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga
pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang
selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah
daerah yang melakukan penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
11. Instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang
terkait dengan penanggulangan bencana.
Pasal 2
Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan
untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara
berdayaguna, berhasilguna, dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 3 . . .
- 3 -
Pasal 3
Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
meliputi:
a. sumber dana penanggulangan bencana;
b. penggunaan dana penanggulangan bencana;
c. pengelolaan bantuan bencana; dan
d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
BAB II
SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 4
(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab
bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
(2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari:
a. APBN;
b. APBD; dan/atau
c. masyarakat.
Pasal 5
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan
anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf a dan huruf b secara memadai.
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap
darurat bencana, dan pascabencana.
(3) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang
bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah menyediakan pula:
a. dana kontinjensi bencana;
b. dana siap pakai; dan
c. dana bantuan sosial berpola hibah.
Pasal 6 . . .
- 4 -
Pasal 6
(1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disediakan dalam APBN
untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf b disediakan dalam APBN yang
ditempatkan dalam anggaran BNPB untuk kegiatan
pada saat tanggap darurat.
(3) Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai
dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal
dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
(4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada
saat tanggap darurat.
(5) Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disediakan
dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pascabencana.
Pasal 7
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong
partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang
bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
(2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah
dicatat dalam APBN.
(3) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh pemerintah
daerah dicatat dalam APBD.
(4) Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang
bersumber dari masyarakat dalam negeri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Ketentuan . . .
- 5 -
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 8
Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah atau pemerintah
daerah dapat:
a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan
bantuan dana penanggulangan bencana;
b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan
pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk
berpartisipasi dalam penyediaan dana.
Pasal 9
(1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana,
wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang
berwenang.
(2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya
disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
(3) Tata cara perizinan pengumpulan dana
penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10
(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
BNPB, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
(2) Dana . . .
- 6 -
(2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai
dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat,
dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6.
Bagian Kedua
Prabencana
Pasal 11
Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan
bencana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap
prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 12
Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana
dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:
a. tidak terjadi bencana; dan
b. terdapat potensi terjadinya bencana.
Pasal 13
Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi
tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a meliputi:
a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan
bencana;
b. program pengurangan risiko bencana;
c. program pencegahan bencana;
d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan
perencanaan penanggulangan bencana;
e. penyusunan analisis risiko bencana;
f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata
ruang;
g. penyelenggaraan . . .
- 7 -
g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
penanggulangan bencana; dan
h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
Pasal 14
(1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam
situasi terdapat potensi terjadinya bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
meliputi:
a. kegiatan kesiapsiagaan;
b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
c. kegiatan mitigasi bencana.
(2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a menggunakan dana kontinjensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
Bagian Ketiga
Tanggap Darurat Bencana
Pasal 15
(1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada
saat tanggap darurat meliputi:
a. dana penanggulangan bencana yang telah
dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masingmasing
instansi/lembaga terkait;
b. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran
BNPB; dan
c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah
daerah dalam anggaran BPBD.
(2) BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya
mengarahkan penggunaan dana penanggulangan
bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
Pasal 16 . . .
- 8 -
Pasal 16
Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat
terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat
terkena bencana;
c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
korban bencana;
d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
dan
e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
Pasal 17
(1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan
kebutuhan tanggap darurat bencana.
(2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan
barang dan/atau jasa untuk:
a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b. pertolongan darurat;
c. evakuasi korban bencana;
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. pangan;
f. sandang;
g. pelayanan kesehatan; dan
h. penampungan serta tempat hunian sementara.
(3) Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
Pasal 18
Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap
pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana
siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17.
Bagian Keempat . . .
- 9 -
Bagian Keempat
Pascabencana
Pasal 19
Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan
bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap
pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 20
Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana
digunakan untuk kegiatan:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.
Pasal 21
Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 huruf a meliputi:
a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan sosial psikologis;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
Pasal 22 . . .
- 10 -
Pasal 22
Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 huruf b meliputi:
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
Pasal 23
(1) Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk
pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah
yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial
berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) huruf c.
(2) Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemerintah daerah mengajukan
permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
(3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), BNPB melakukan evaluasi,
verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan
instansi/lembaga terkait.
(4) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BNPB dan
disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk
selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana
bantuan sosial berpola hibah.
BAB IV . . .
- 11 -
BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan
memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
(2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:
a. santunan duka cita;
b. santunan kecacatan;
c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
Bagian Kedua
Santunan Duka Cita
Pasal 25
(1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf a diberikan kepada korban
meninggal dalam bentuk:
a. biaya pemakaman; dan/atau
b. uang duka.
(2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi,
dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang
yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai
dengan kewenangannya.
(3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan kepada ahli waris korban.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan
besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Kepala
BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Bagian Ketiga . . .
- 12 -
Bagian Ketiga
Santunan Kecacatan
Pasal 26
(1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban
bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau
fisik.
(2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan,
identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang
berwenang yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD
sesuai dengan kewenangannya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan
besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
BNPB setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Bagian Keempat
Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif
Pasal 27
(1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan
kepada korban bencana yang kehilangan mata
pencaharian.
(2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. kredit usaha produktif; atau
b. kredit pemilikan barang modal.
(3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi,
dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang
yang dikoordinasikan oleh BNPB atau BPBD sesuai
dengan kewenangannya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan
besaran pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB setelah
mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Bagian Kelima . . .
- 13 -
Bagian Kelima
Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pasal 28
(1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diberikan
kepada korban bencana dalam bentuk:
a. penampungan sementara;
b. bantuan pangan;
c. sandang;
d. air bersih dan sanitasi; dan
e. pelayanan kesehatan.
(2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan
memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar
dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok
rentan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
BNPB.
Bagian Keenam
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan
Pasal 29
(1) BNPB berwenang mengkoordinasikan pengendalian,
pengumpulan, dan penyaluran bantuan darurat
bencana pada tingkat nasional.
(2) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian,
pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat
bencana pada tingkat daerah.
Pasal 30
(1) Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban
penggunaan bantuan darurat bencana diberikan
perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi,
dan kondisi kedaruratan.
(2) Ketentuan . . .
- 14 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan
serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan
darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.
BAB V
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, BNPB atau BPBD
sesuai dengan kewenangannya melaksanakan
pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap
pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan
bencana.
(2) Instansi/lembaga terkait bersama BNPB atau BPBD
melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan
dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban
bencana.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 32
Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan
pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada
seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Bagian Ketiga
Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 33
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan
bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap
prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34 . . .
- 15 -
Pasal 34
(1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat bencana
diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi
kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip
akuntabilitas dan transparansi.
(2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
penanggulangan bencana, baik keuangan maupun
kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
Pasal 35
(1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang
bersumber dari APBN atau APBD dilakukan sesuai
standar akuntansi pemerintahan.
(2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang
bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Pasal 36
Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan
bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 16 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
- 17 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
I. UMUM
Indonesia dikenal sebagai daerah rawan bencana. Bencana yang terjadi
di Indonesia sangatlah beragam baik jenis maupun skalanya
(magnitude). Di samping bencana alam Indonesia juga rawan terhadap
bencana akibat ulah manusia. Hal ini disebabkan karena faktor letak
geografis dan geologi serta demografi.
Bencana mengakibatkan dampak terhadap kehilangan jiwa manusia,
harta benda, dan kerusakan prasarana dan sarana. Kerugian harta
benda dan prasarana dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan
diperlukan dana yang cukup besar pula untuk pemulihannya.
Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang
bersifat preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif yang harus
diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat,
tepat, dan akurat melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah sehingga
memerlukan koordinasi berbagai instansi terkait dengan penekanan
pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat.
Seluruh sistem, pengaturan, organisasi, rencana dan program yang
berkaitan dengan hal-hal inilah yang disebut penanggulangan
bencana. Agar menjadi efektif, penanggulangan bencana harus
melibatkan semua sektor, termasuk sektor non-pemerintah, sektor
swasta dan masyarakat, melibatkan semua tingkatan masyarakat dari
tingkat nasional tertinggi sampai ke desa terkecil.
Guna menghindarkan dan mengurangi kerugian yang sangat besar,
maka diperlukan upaya penanggulangan sejak dari pencegahan,
mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk
melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dibutuhkan dana
penanggulangan bencana.
Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, merupakan bukti satu langkah
maju dalam hal upaya Pemerintah dalam menangani bencana.
Undang-Undang . . .
- 2 -
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 63 dan 69 ayat (4)
mengamanatkan perlunya menerbitkan peraturan pemerintah yang
mengatur tentang mekanisme pengelolaan dana dan tata cara
pemberian dan besarnya bantuan penanggulangan bencana. Untuk
melaksanakan kedua ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ini mengatur
beberapa hal penting, antara lain sumber, alokasi, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pada
tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
Terkait dengan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkoordinasikan
kegiatan penyusunan rencana penggunaan dana penanggulangan
bencana pada tahap prabencana dan pascabencana pada tingkat
pusat, sementara pada tingkat daerah koordinasi dilakukan oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Khusus anggaran
penanggulangan bencana untuk saat tanggap darurat dialokasikan
oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Sedangkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana
siap pakai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam
pelaksanaannya, kegiatan penyusunan rencana dan penggunaan dana
dan bantuan bencana harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan
sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kegiatan pengawasan
dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan
bantuan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
BNPB, dan BPBD.
Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada
setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam
penggunaan dana penanggulangan bencana.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4 . . .
- 3 -
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang
perseorangan, badan usaha, lembaga swadaya
masyarakat, baik dalam maupun luar negeri.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c.
Yang dimaksud dengan “dana bantuan sosial berpola
hibah” adalah block grant.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9 . . .
- 4 -
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Dana siap pakai dalam ketentuan ini digunakan juga
dalam status keadaan darurat.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18 . . .
- 5 -
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31 . . .
- 6 -
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “diperlakukan secara khusus” dalam
ketentuan ini adalah meskipun bukti pertanggungjawaban
yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan
sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4829
Translation - English THE GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF THE YEAR 2008
ABOUT
THE FUNDING AND THE MANAGEMENT OF THE DISASTER AID ASSISTANCE
BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Considering: that to implement the determination of the Clause 63 and the Clause 69 article (4) the Policy number 24 of the year 2007 about the Disaster Tackling needs to establish the Government Regulation about the Funding and the management of the disaster aid assistance;
Recalling : 1. The Clause 5 article (2) of the Principal Policy of the Republic of Indonesia of the year 1945;
2. The policy Number 24 of the year 2007 about the disaster tackling (The Government Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 66, Supplement Gazette of the Republic of Indonesia Number 4723);
RESOLVING
Determining : THE GOVERNMENT REGULATION ABOUT THE FUNDING AND THE DISASTER AID ASSISTANCE.
CHAPTER I
THE GENERAL DEFINED REGULATION
Clause I
In the Government Regulation which is mean by the:
1. The disaster tackling fund is the fund that is use for the disaster tackling for the stage of the pre-disaster, the condition of the emergency alert, and/or the post-disaster.
2. The National Expenses and Income Budget, later will be called as APBN, is the annual monetary plan of the national government that approved by the Society Representatives Council.
3. The Region Expenses and Income Budget, later will be called as the annual monetary plan of the region government that approved by the Region Society Representatives Council.
4. The certain disaster fund is the fund that is prepared to face the possibility of the certain disaster.
5. The ready to use fund is the fund that is always available and prepare by the Government for the disaster emergency alert use until the end of the emergency alert.
6. The social aid fund with the donor pattern is the fund that is prepared by the Government to the region government as the post-disaster handling aid.
7. The disaster emergency aid assistance is the aid to fulfill the basic need when the situation of the emergency alert.
8. The implementation of the disaster tackling is the series of effort that covers the development policy determining that will risk of the coming of the disaster, the disaster avoiding activities, the emergency alert, and the rehabilitation.
9. The Disaster Tackling National Board that later will be called BNPB is the non-department government institution suit with the policy determination.
10. The Disaster Tackling Region Board that later will be called BPBD is the region government board that will implement the disaster tackling.
11. The related institution is the institution that related with the disaster tackling.
Clause 2
The funding and the management of the disaster aid assistance aim is to support the effort of the disaster tackling as effectively, succeed, and also responsible.
Clause 3
The funding arrangement and management of the disaster aid assistance covers:
a. The source of the disaster tackling fund;
b. The use of the disaster tackling fund;
c. The disaster aid assistance management; and
d. The surveillance, report, and the responsibility of the disaster aid assistance management and funding.
CHAPTER II
THE SOURCE OF THE DISASTER TACKLING FUND
Clause 4
(1) The disaster tackling fund becomes the responsibility of the Central and region government.
(2) The disaster tackling fund as it meant in article (1) comes from:
a. APBN;
b. APBD; and/or
c. The society.
Clause 5
(1) The central and region government allocates the disaster tackling budget in the APBN and APBD as it meant in the Clause 4 article (2) the a and b alphabet appropriately.
(2) The budget as it meant in the article (1) serves in the stage of the pre-disaster, the situation of the disaster emergency alert, and post-disaster.
(3) Inside the disaster tackling budget sourced from the APBN as it meant in the article (1). The government also serves the:
a. The certain disaster fund;
b. The ready to use fund; and
c. The social aid assistance fund with the donor pattern.
Clause 6
(1) The certain disaster fund as it meant in the Clause 5 article (3) a alphabet prepares in the APBN for the alertness activities in the pre-disaster stage.
(2) The ready to use fund as it meant in Clause 5 article (3) b alphabet prepares in the APBN that will placed in the BNPB budget for the activities in the emergency alert situation.
(3) The region government also can prepares the ready to use fund in the disaster tackling budget comes from the APBD that placed in the BPBD budget.
(4) The ready to use fund as it meant in article (2) has always available as it needed in the emergency alert situation.
(5) The social aid assistance fund with the donor pattern as it meant in Clause 5 article (2) c alphabet prepares in APBN for the post-disaster stage activities.
Clause 7
(1) The central and region government supports the society participation on the fund preparation comes from the society as it meant in Clause 4 article (2) c alphabet.
(2) The fund comes from the society as it meant in article (1) that the central government accept will be recorded in APBN.
(3) The fund comes from the society as it meant in article (1) that the region government accept will be recorded in APBD.
(4) The region government can accept only the fund comes from the society of its country.
(5) The further determination about the fund recording as it meant in article (2) manages with the Minister of Monetary Regulation.
(6) The further determination about the fund recording as it meant in article (3) manages with the Minister of National Affairs Regulation.
Clause 8
In supporting the society participation as it meant in Clause 7, the Government or the region government is able to:
a. To facilitate the society that will give the disaster tackling aid assistance;
b. To facilitate the society awareness to participate in the disaster tackling fundraising; and
c. To increase the society awareness to participate in the fundraising support.
Clause 9
(1) Every the disaster tackling fundraising, it is an obligation to get the permission from the responsible institution.
(2) Every permission that issued by the institution as it meant by the article (1) the copied sent to the BNPB or BPBD.
(3) The custom of the disaster tackling fundraising permission is made appropriate with regulation.
CHAPTER III
THE USE OF THE DISASTER TACKLING FUND
Part One
General
Clause 10
(1) The use of the disaster tackling fund by the central government, region government, BNPB, and/or BPBD appropriate with the main task and its function.
(2) The Disaster tackling fund is use appropriate with the implementation of the disaster tackling that covers the pre-disaster stage, the emergency alert situation, and/or the post-disaster as it meant in Clause 6.
Part two
Predisaster
Clause 11
The planning, budgeting, implementing, reporting, and the responsibility of the disaster tackling fund use come from the APBN or APBD in the pre-disaster stage is made appropriate with the determination of the policy.
Clause 12
The disaster tackling fund in the pre-disaster stage allocates to the activities in the situation:
a. When there is no disaster; and
b. There is a possibility of the disaster may occur.
Clause 13
The use of the disaster tackling fund in the situation when there is no disaster as it meant in Clause 12 of a alphabet covers:
a. To facilitate the disaster tackling plan arrangement;
b. The disaster risk reducing program;
c. The disaster avoiding program;
d. The development planning blending with the disaster tackling planning;
e. The disaster risk analysis composing;
f. To facilitate the implementation and the confirmation of the layout space plan;
g. The disaster tackling training and educating implementation; and
h. The technical standard procedure composing.
Clause 14
(1) The disaster tackling fund use in the situation that the disaster may occur potential as it meant in Clause 12 b alphabet covers:
a. The alertness activities;
b. The early warning system development; and
c. The disaster mitigation activities.
(2) The alertness activities as it meant in the article (1) a alphabet is using the certain fund as it meant in the Clause 5 article (3) a alphabet.
Part Two
The disaster Emergency Alert
Clause 15
(1) The disaster tackling fund that use when the emergency alert situation covers:
a. The disaster tackling fund that has been allocating into the APBN or APBD for each related institution;
b. The ready to use fund as it meant in the Clause 5 article (3) b alphabet allocates in BNPB budget; and
c. The ready to use fund that has been allocating by the region government into the BPBD budget as it meant in article (1) alphabet a.
(2) The BNPB or BPBD appropriate with the authority directs the fund use of the disaster tackling as it meant in article (1) a alphabet.
Clause 16
The fund use of the disaster tackling when it is the emergency alert situation as it meant in clause 15 article (1) a alphabet covers:
a. The implementation of the recitation as fast and correct to the location, damage, and the resources;
b. The saving and evacuating of the society as the disaster victim activities;
c. The disaster victim basic needs fulfillment of the aid assistance;
d. The protection implementation to the fragile group; and
e. The media of the emergency recovery activities.
Clause 17
(1) The ready to use fund as it meant in the clause 15 article (1) article b is use appropriate with the need of the disaster emergency alert.
(2) The ready to use fund implementing restricts to the utilities and/or service implementation for:
a. The searching and saving of the disaster victim;
b. The emergency help;
c. Disaster victim evacuating;
d. The clean water and sanitation needs;
e. Food necessities;
f. Clothing necessities;
g. The health services; and
h. The temporary living place and the interception.
(3) The ready to use fund is implementing based on the manual made by the head of the BNPB.
Clause 18
In this case the region government is allocating the ready to use fund to the BPBD budget, the ready to use fund arrangement is valid mutatis mutandis in the clause 17
Part 4
Post-disaster
Clause 19
The planning, budgeting, implementing, reporting, and the responsibility of the disaster tackling fund use comes from the APBN and APBD in the post-disaster stage is made appropriate with the determination of the regulation.
Clause 20
The disaster tackling fund in the post-disaster stage is use for the activities:
a. Rehabilitation; and
b. Reconstruction.
Clause 21
The rehabilitation activities as it meant in the clause 20 alphabet a covers:
a. The disaster area environment recovery;
b. The public facilities repairing;
c. The people’s house reconstructing aid assistance;
d. The psychological social recovery;
e. The health service;
f. The conflict resolution and reconciliation;
g. The culture economic social recovery;
h. The order and security recovery;
i. The government function recovery; or
j. The public service function recovery.
Clause 22
The reconstruction activities as it meant in the clause 20 b alphabet covers:
a. The reconstruction facilities;
b. The reconstruction of the society social facilities;
c. The resurrection of the society social culture life;
d. The correct construction design implementation and the use of the better and firm to the disaster tools;
e. The role and participation of the institution and the organization of the society, the business world and society;
f. The social, economic, and culture condition improvement;
g. The public service function improvement; or
h. The main service improvement in the society.
Clause 23
(1) The government is able to give the aid for the post-disaster funding to the disaster victim region government as the social aid assistance fund with the donor pattern as it meant in Clause 5 article (3) c alphabet.
(2) To get the aid assistance as it meant in article (1), the region government is proposing the written proposal to the central government through BNPB.
(3) Based on the written proposal as it meant in article (2), BNPB is evaluating, verification, and coordinating with the related institution.
(4) The evaluation and verification result as it meant in article (3) is determined by the head of BNPB and report to the Monetary minister for later will propose to the Society Representatives Board to get the agreement of the social aid fund use with the donor pattern.
CHAPTER IV
THE DISASTER AID ASSISTANCE MANAGEMENT
Part I
General
Clause 24
(1) The central and region government is serving and giving the disaster aid assistance to the disaster victim.
(2) The disaster aid assistance as it meant in article (1) consist of:
a. The condolences fund;
b. The handicapped fund;
c. The elastic loan for the productive business; and
d. The basic necessities fulfillment aid assistance.
Part Two
The Condolences Fund
Clause 25
(1) The condolences Fund as it meant in Clause 24 article (2) a alphabet is giving to the died victim such as:
a. The funeral cost; and or
b. The condolences fund.
(2) The condolences fund as it meant in the article (1), is giving after the composing data, indentification, and verification by the authorized institution with the coordination by BNPB or BPBD with the proper authority.
(3) The condolences fund as it meant in the article (2) is gave to the victim legacy inheritance.
(4) The further determination about the giving and the amount of the condolences fund aid as it meant in article (3) is arranged by the regulation made by the head of BNPB after the permission of the Minister of Monetary.
Third Part
The Handicapped Fund
Clause 26
(1) The handicapped fund as it meant in Clause 24 article (2) b alphabet gives to the disaster victim that got a mentally and/or physically handicapped.
(2) The handicapped fund as it meant in article (1), gives after the data collecting, identification, and verification by the authorized institution with the coordination of BNPB or BPBD appropriate with the authority.
(3) The further determination for the productive effort is giving to the disaster victim that has lost the job.
Fourth Part
The Elastic Loan for the Productive Effort
Clause 27
(1) The elastic loan for the productive effort is giving to the disaster victim that has lost the job.
(2) The elastic loan for the productive effort as it meant in article (1) is giving in:
a.The productive effort credit; or
b. The capital utilities belonging credit.
(3) The elastic loan as it meant in article (2), is giving after the data collecting, identification, and verification by the authorized institution coordinated with the BNPB or BPBD appropriate with authority.
(4) The further determination about the giving and the amount of the elastic loan as it meant in article (2) is arranged by the regulation made by the head of the BNPB after the permission of the Minister of Monetary.
Fifth Part
The basic necessities fulfillment aid assistance
Clause 28
(1) The basic need necessities fulfillment aid assistance as it meant in Clause 24 article (2) d alphabet is giving to the disaster victim in:
a.The temporary living place
b. Food necessities;
c. Clothing necessities;
d. Clean water and sanitation; and
e. The health service.
(2) Disaster emergency aid assistance for the basic need necessities fulfillment for the disaster victim is giving by looking the minimal standard of the basic necessities by looking the priority to the fragile group.
(3) The further determination about the way of giving the basic need necessities fulfillment aid assistance as it meant in article (1) that has been arranged by the head of BNPB regulation.
Sixth Part
The management and the Responsibility of the Aid
Clause 29
(1) BNPB has the authority to coordinate the controlling, collecting, and distributing the disaster emergency aid in the national stage.
(2) BPBD has the authority to coordinate the controlling , collecting, and distributing the disaster emergency aid in the region stage.
Clause 30
(1) The way of management also the responsibility of the disaster emergency aid is giving to the special treatment appropriate with the need, situation, and the emergency condition.
(2) The further determination about the way of management also the responsibility of the use of the disaster emergency aid as it meant in article (1) is arranged by the regulation made by the head of BNPB.
CHAPTER V
THE SURVEILLANCE AND THE RESPONSIBILITY REPORT
First Part
General
Clause 31
(1) The central government, region government, BNPB, or BPBD appropriate with the authority by implementing the surveillance and the responsibility report to the fund management and the disaster tackling .
(2) The related institution along with the BNPB or BPBD is implementing the surveillance to the aid assistance distribution by the society to the disaster victim.
Second Part
Surveillance
Clause 32
The central and region government is implementing the surveillance to the fund and aid management to all of the stages of the disaster tackling.
Third Part
The Responsibility Report
Clause 33
The responsibility report of the disaster tackling implementation, as well as the budgeting or the way of work in the stage of pre-disaster and post-disaster is made appropriate with the regulation determination.
Clause 34
All of the responsibility report of the disaster tackling, as well as the monetary or the way of work, is audited appropriate with the regulation.
CHAPTER VI
THE CLOSING DETERMINATION
Clause 37
This government regulation is valid starts from the date of the regulation being valided.
So everyone that notice this, gives this government regulation policy by placing it in The Government Gazette of the Republic of Indonesia.
Valided in Jakarta
On February 28th 2008
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Signed.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Valided in Jakarta
On February 28th 2008
THE MINISTER OF LAW AND THE HUMAN RIGHTS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Signed.
ANDI MATTALATTA
THE GOVERNMENT GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA OF THE YEAR 2008 NUMBER 43
The copy is made appropriate with the original of
THE NATIONAL SECRETARY OF RI
The head biro of the policy regulation
Of the Politics and Society Welfare,
Wisnu Setiawan
THE EXPLANATION
OF THE
THE GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF THE YEAR 2008
ABOUT
THE FUNDING AND MANAGEMENT
OF THE DISASTER AID ASSISTANCE
I. GENERAL
Indonesia is known as the region fragile to the disaster. The disaster that happens in Indonesia has many variations as well as the type or the scale (magnitude). Besides the disaster, Indonesia also fragile to the disaster made by human. This is affected by the factor of the geographical position and geology also the demography.
The disaster is giving the effect of losing the human soul, wealth, and the damages of the utilities. The lost of the wealth and the utilities can reach the amount of big scale and it needs the fund in great of amounts also for the recovery.
The disaster tackling also the series of preventing, rescuing, and the rehabilitating that had to be implemented coordinatively, comprehensively, right away, fast, right to the point, and accurate by involving the sector and region crossing so it need the coordination from all of the related institution by pressing the public attention and the society mobility.
All of the system, arrangement, organization, plan, and the program that has the relation with this things that later called the disaster tackling. So it can be effective, the disaster tackling so it is must involving all of the sectors, including the non-government sector, privet sector and the society, it is involving all of the society stages from the highest national stages to the smallest village.
By avoiding and reducing the bigger lost, so it needs the effort of disaster tackling from prevention, mitigation, emergency alert, rehabilitation, and reconstruction. By doing such activities, it needs the disaster tackling fund.
By the validation of the Policy Number 24 of the Year 2007 about the disaster tackling, is the one of the proof step forward of the government effort in overcoming the disaster.
The Policy Number 24 of the Year 2007 Clause 63 and 69 article (4) is giving the message the need to publish of the government regulation that arranging the mechanism of the fund management and the way of giving and the amount of the disaster tackling fund. To implement those determination, the Government Regulation about the Funding and the Disaster Tackling Management is arranged of some important things, such as the source, allocation, planning, implementing, surveillance, reporting, and the responsibility at the pre-disaster stage, emergency alert and post-disaster.
Related with the funding and the disaster aid assistance management, Disaster Tackling National Board (BNPB) is coordinating the plan arranging activity of the use of the disaster tackling fund at the pre-disaster and post-disaster at the central stage, meanwhile at the region stage the coordination is made by the Disaster Tackling Region Board (BPBD). It is special to the disaster tackling budgeting when the situation of the emergency alert is allocated by the government in the National Expenses and Income Budget (APBN). Meanwhile the region government is allocating the ready to use fund in the Region Expenses and Income Budget (APBD).
To avoid the mistake and the divergence in the implementation, the plan arranging activities and the fund use and the disaster aid assistance it needs reported and make responsibility appropriate the accountability and transparency. The surveillance activities and surveillance and the report of responsibility to the fund management and the disaster aid assistance is made by the government, region government, BNPB, and BPBD.
The surveillance to all of the disaster tackling activities made by the government, the region government, and the society all of the disaster stages, so there is no divergence in the use of the disaster tackling fund.
II. CLAUSE TO CLAUSE
Clause 1
Clear enough.
Clause 2
Clear enough.
Clause 3
Clear enough.
Clause 4
Article (1)
Clear enough.
Article (2)
a alphabet
Clear enough.
b alphabet
Clear enough.
c alphabet
What is meant by the “society” is the personal, the business institution, the society non government institution, as well as in national or the foreign countries.
Clause 5
Article (1)
Clear enough.
Article (2)
Clear enough.
Article (3)
a alphabet
Clear enough.
b alphabet
Clear enough.
C alphabet
What is meant by the “the social aid assistance fund with donor pattern” is block grant.
Clause 6
Clear enough.
Clause 7
Clause enough.
Clause 8
Clause enough.
Clause 9
Clear enough.
Clause 10
Clause enough.
Clause 11
Clause enough.
Clause 12
Clear enough.
Clause 13
Clause enough.
Clause 14
Clause enough.
Clause 15
Article (1)
a alphabet
Clear enough.
b alphabet
The ready to use fund in this determination is also use in the emergency situation status.
c alphabet
Clear enough.
Article (2)
Clear enough.
Clause 16
Clause enough.
Clause 17
Clause enough.
Clause 18
Clear enough.
Clause 19
Clause enough.
Clause 20
Clause enough.
Clause 21
Clear enough.
Clause 22
Clause enough.
Clause 23
Clause enough.
Clause 24
Clause enough.
Clause 25
Clause enough.
Clause 26
Clear enough.
Clause 27
Clause enough.
Clause 28
Clause enough.
Clause 29
Clear enough.
Clause 30
Clause enough.
Clause 31
Clause enough.
Clause 32
Clause enough.
Clause 33
Clause enough.
Clause 34
Article (1)
What is meant by the “special treatment” in this determination is although the responsibility approval is not appropriate the valid determination, meanwhile the responsibility approval is treated as the valid monetary document of responsibility.
Article (2)
Clause enough.
Clause 35
Clause enough.
Clause 36
Clause enough.
Clause 37
Clause enough.
THE SUPPLEMENT GOVERNMENT GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4829
Indonesian to English: Peraturan Pemerintah Peran Serta 23_2008 General field: Law/Patents Detailed field: Law: Taxation & Customs
Source text - Indonesian PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING
NONPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Peran Serta Lembaga Internasional
dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam
Penanggulangan Bencana;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERAN SERTA
LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING
NONPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA.
BAB I . . .
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada
dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan
Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas
mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau
organisasi internasional lainnya.
2. Lembaga asing nonpemerintah adalah suatu lembaga
internasional yang terorganisasi secara fungsional
bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu
negara atau organisasi internasional yang dibentuk
secara terpisah dari suatu negara di mana organisasi
itu didirikan.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap
darurat, dan rehabilitasi.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga
pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
5. Instansi/lembaga yang terkait adalah
instansi/lembaga yang terkait dengan
penanggulangan bencana.
Pasal 2
Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing
nonpemerintah dalam penanggulangan bencana
bertujuan untuk mendukung penguatan upaya
penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan
risiko bencana, pengurangan penderitaan korban
bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan
masyarakat.
Pasal 3 . . .
- 3 -
Pasal 3
Pengaturan mengenai peran serta lembaga internasional
dan lembaga asing nonpemerintah dalam
penanggulangan bencana meliputi kegiatan pada tahap
prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
Pasal 4
Kepala BNPB berwenang menentukan peran serta
lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah
dalam penanggulangan bencana.
BAB II
TATA CARA PERAN SERTA
LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH
Pasal 5
(1) Lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah yang akan berperan serta dalam
penanggulangan bencana harus menyusun:
a. proposal;
b. nota kesepahaman; dan
c. rencana kerja.
(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a disusun oleh lembaga internasional atau
lembaga asing nonpemerintah melalui konsultasi
dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(3) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b disusun secara bersama-sama antara
BNPB dan lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah dengan melibatkan instansi yang
bertanggungjawab dalam bidang luar negeri.
(4) Penyusunan nota kesepahaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara
instansi/lembaga terkait dan lembaga internasional
atau lembaga asing nonpemerintah dikoordinasikan
oleh BNPB dengan melibatkan instansi yang
bertanggungjawab dalam bidang luar negeri.
Pasal 6 . . .
- 4 -
Pasal 6
(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf c disusun secara bersama-sama antara
BNPB dan lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah dan dapat melibatkan
instansi/lembaga terkait.
(2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c yang dilakukan antara
instansi/lembaga terkait dan lembaga internasional
atau lembaga asing nonpemerintah dikoordinasikan
oleh BNPB.
Pasal 7
Pelaksanaan nota kesepahaman dan rencana kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6
dikoordinasikan oleh BNPB.
Pasal 8
(1) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional
atau lembaga asing nonpemerintah dapat
memberikan bantuan secara langsung tanpa melalui
prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6.
(2) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau
lembaga asing nonpemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyampaikan daftar jumlah personil, logistik,
peralatan, dan lokasi kegiatan.
(3) Penyampaian daftar jumlah personil, logistik, dan
peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan sebelum, pada saat, atau segera sesudah
bantuan tiba di Indonesia.
(4) Berdasarkan daftar jumlah personil, logistik, dan
peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala BNPB memberikan persetujuan sesuai dengan
kebutuhan tanggap darurat bencana.
(5) Kepala BNPB dalam melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi
dengan instansi/lembaga terkait.
(6) Dalam . . .
- 5 -
(6) Dalam hal lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah memberikan bantuan berupa dana
harus disampaikan atau dikirimkan secara langsung
kepada BNPB.
(7) Ketentuan mengenai bantuan dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pasal 9
Pelaksanaan pengerahan personil, logistik, dan/atau
peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) mendapatkan kemudahan akses
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III
PELAKSANAAN PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL
DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH
Pasal 10
(1) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah dalam kegiatan penanggulangan
bencana pada tahap prabencana dan pascabencana
wajib menyesuaikan dengan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh BNPB.
(3) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah dalam penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat berada di bawah komando
BNPB.
Pasal 11
(1) Para pekerja dari lembaga internasional atau lembaga
asing nonpemerintah yang melakukan kegiatan
penanggulangan bencana mendapat jaminan
perlindungan dari Pemerintah.
(2) Jaminan . . .
- 6 -
(2) Jaminan perlindungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) Lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah dapat berperan serta dalam
penanggulangan bencana secara sendiri-sendiri,
bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja
dari Indonesia.
(2) Lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah yang memberikan bantuan secara
lengkap berupa personil asing, logistik, dan/atau
peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana
secara sendiri-sendiri.
(3) Lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah yang memberikan bantuan tidak
secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana
secara bersama-sama untuk saling melengkapi
dengan lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah lainnya.
(4) Lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dapat berperan serta dalam
penanggulangan bencana bersama dengan mitranya
di Indonesia, baik dengan instansi/lembaga terkait
maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki
kesamaan visi dan misi.
Pasal 13
(1) Lembaga internasional atau lembaga asing
nonpemerintah dalam kegiatan penanggulangan
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dapat diberi kemudahan.
(2) Pemberian . . .
- 7 -
(2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
(1) Lembaga internasional dan lembaga asing
nonpemerintah yang berperan serta dalam
penanggulangan bencana dilarang melakukan
kegiatan yang berlatar belakang politik atau
keamanan.
(2) Dalam menentukan suatu kegiatan mengandung
unsur politik atau keamanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala BNPB wajib berkoordinasi
dengan badan yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang intelijen dan keamanan.
(3) Lembaga internasional dan lembaga asing
nonpemerintah yang berperan serta dalam
penanggulangan bencana, wajib memperhatikan dan
menghormati latar belakang sosial, budaya, dan
agama masyarakat setempat.
BAB IV
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 15
(1) BNPB melakukan pengawasan terhadap peran serta
lembaga internasional dan lembaga asing
nonpemerintah dalam penanggulangan bencana.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui aktivitas kegiatannya.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala BNPB.
Pasal 16 . . .
- 8 -
Pasal 16
(1) Lembaga internasional dan lembaga asing
nonpemerintah wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatannya yang akuntabel kepada
BNPB, yang dilakukan secara periodik, pada akhir
masa tugasnya atau sewaktu-waktu jika diminta oleh
BNPB.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan oleh BNPB kepada publik secara
transparan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan
substansi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Kepala BNPB.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17
(1) Dalam hal bantuan untuk penanggulangan bencana
berasal dari negara asing, Kepala BNPB wajib
berkonsultasi dan berkoordinasi dengan menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang luar negeri.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 9 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 44
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING
NONPEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
I. UMUM
Pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing
nonpemerintah dalam penanggulangan bencana di Indonesia di
samping bertujuan untuk mendukung penguatan upaya
penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana,
pengurangan penderitaan korban bencana, dan mempercepat
pemulihan kehidupan masyarakat, juga dimaksudkan untuk:
1. menjamin penghormatan terhadap peran dan tindakan
Pemerintah berdasarkan kepentingan masyarakat sebagai
penanggung jawab utama dalam mengatur dan mengkoordinir
kegiatan penanggulangan bencana;
2. memungkinkan masyarakat internasional memberikan
dukungan dan kontribusi secara efektif dalam kegiatan
penanggulangan bencana;
3. memperjelas proses, peran, dan tanggung jawab Pemerintah dan
komunitas internasional dalam kegiatan penanggulangan
bencana;
4. meminimalisasi hambatan-hambatan administrasi dan hukum
yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pemberian
bantuan internasional dalam situasi darurat; dan
5. menjamin kerjasama dan bantuan internasional yang diberikan
sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kualitas standar
baik secara nasional maupun internasional.
Peran . . .
- 2 -
Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah
dalam penanggulangan bencana di Indonesia harus didasarkan pada
prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dan juga harus
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perjanjian Internasional. Lembaga internasional dan lembaga
asing nonpemerintah wajib menghormati kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, menempatkan prinsip kemanusiaan
sebagai satu-satunya tujuan, menjamin bahwa bantuan yang
diberikan tanpa membedakan suku, agama, latar belakang budaya,
sosial, ekonomi, politik, dan jenis kelamin, sesuai dengan hukum
yang berlaku dalam koordinasi dan keterpaduan yang baik dengan
Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga internasional dan lembaga
asing nonpemerintah yang lain, mitra kerja Pemerintah dan
masyarakat; dilandasi oleh kompetensi yang baik di bidang
kelembagaan dan pekerja yang diakui secara nasional dan
internasional; mengikuti mekanisme yang berlaku di Indonesia dan
melibatkan masyarakat korban bencana serta mitra kerja dalam
penanggulangan bencana dengan baik; dan sesuai dengan hukum
internasional dan nasional yang berlaku termasuk hukum hak asasi
manusia dan kemanusiaan.
Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam
menjalankan perannya di Indonesia juga harus memenuhi standar
kualitas minimal yang berlaku secara nasional, melibatkan
masyarakat korban bencana mulai dari tahap perencanaan,
implementasi, monitoring, dan evaluasi program, tidak membawa
dampak negatif bagi kehidupan, kelembagaan ekonomi, sosial, dan
budaya masyarakat, tidak melewati batas kadaluarsa dari suatu jenis
bantuan yang diberikan, tidak mengaitkan dengan kepentingan
politik, ideologi, dan agama tertentu, dan bukan sebagai alat
kebijakan dari pemerintah asing tertentu.
Dalam rangka memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada
khususnya yang berasal dari luar negeri, Pemerintah:
1. memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan atau
mengatur upaya pengurangan risiko bencana, pertolongan dan
bantuan pemulihan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
2. mempunyai . . .
- 3 -
2. mempunyai hak penuh untuk mengkoordinasikan, memonitor,
dan mengatur sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan
hukum international, pertolongan bencana dan bantuan
pemulihan yang diberikan oleh para pemberi bantuan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. menjamin bahwa prosedur yang diperlukan sudah disiapkan guna
memfasilitasi penyampaian informasi tentang bencana alam secara
cepat, termasuk informasi tentang bencana yang akan timbul, bila
perlu bersama-sama dengan negara atau organisasi internasional
lain termasuk Kantor Koordinator Bantuan Darurat Perserikatan
Bangsa-Bangsa;
4. memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat
internasional mengenai peraturan perundang-undangan dalam
negeri yang sangat relevan dengan kedatangan dan pelaksanaan
kegiatan penanggulangan bencana;
5. menyediakan sebuah sistem yang jelas dan berlaku dalam
berkoordinasi dengan masyarakat internasional bagi semua
kegiatan penanggulangan bencana;
6. menjamin terpenuhinya kebutuhan para korban bencana dengan
mencari atau menerima bantuan dari masyarakat internasional
bila situasi bencana melampaui kemampuan Pemerintah untuk
mengatasinya;
7. memberikan perlindungan terhadap pekerja, bangunan, arsiparsip
dan peralatan komunikasi yang digunakan oleh lembaga
internasional dan lembaga asing nonpemerintah dalam kegiatan
penanggulangan bencana; dan
8. menjamin lembaga internasional khususnya badan-badan,
pendanaan, program, pekerja dan barang-barang milik
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat memainkan perannya dalam
penanggulangan bencana sesuai dengan Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
- 4 -
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundangundangan”
yaitu peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 5 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud “lembaga asing nonpemerintah yang dapat
bermitra dengan instansi/lembaga terkait atau lembaga
swadaya masyarakat” adalah lembaga asing nonpemerintah
yang telah mendapat kemudahan berdasarkan perjanjian
kerjasama teknik dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan”
dalam ketentuan ini antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang
Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk dan Bea Keluar
Umum Untuk Keperluan Golongan-Golongan Pejabat Dan
Ahli Bangsa Asing Yang Tertentu.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957 tentang
Pembebasan Dari Bea Masuk Atas Dasar Hubungan
Internasional.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang
Pembebasan Atas Impor.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 6 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berkoordinasi” dalam ketentuan ini
adalah penentuan suatu kegiatan mengandung unsur politik
atau keamanan dilakukan setelah melalui proses verifikasi.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “periodik” dalam ketentuan ini adalah
laporan yang disampaikan secara semesteran atau tahunan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4830
Translation - English THE GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF THE YEAR 2008
ABOUT
THE INTERNATIONAL AND NON GOVERNMENT FOREIGN INSTITUTIONS ROLE IN DISASTER TACKLING
BY THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Considering: that to implement the determination of the Clause 30 article (3) of the Policy number 24 of the year 2007 about the Disaster Tackling needs to establish the Government Regulation about the International and Non government foreign institutions role in disaster tackling;
Recalling : 1. The Clause 5 article (2) of the Principal Policy of the Republic of Indonesia of the year 1945;
2. The policy Number 24 of the year 2007 about the disaster tackling (The Government Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 66, Supplement Gazette of the Republic of Indonesia Number 4723);
RESOLVING
Determining : THE GOVERNMENT REGULATION ABOUT THE INTERNATIONAL AND NON GOVERNMENT FOREIGN INSTITUTIONS ROLE IN DISASTER TACKLING;
CHAPTER I
THE GENERAL DEFINED REGULATION
Clause 1
In the Government Regulation that is meant with:
1. The International institution is the organization that situated around the structure of the United Nations organization structure or the which is run the duty to represent the United Nations or the other international organizations.
2. The foreign non government institution is the foreign institution that has been organized freely functional from and do not represent the government of a country or the international organization that has been formed separately from a country where the organization established.
3. The disaster tackling implementation efforts is a series effort that covers the development policy validation that has the risk to the appearance of the disaster, the disasrter prevention activities, the emergency alert, and rehabilitation.
4. The Disaster Tackling National Board that later will be called with BNPB is the non department government institution appropriate with the regulation determination.
5. The related institution is the institution that related with the disaster tackling.
Clause 2
The international and the non government foreign institutions in disaster tackling are to support the strengthen effort for the disaster tackling, the threat reducing and the disaster risk, the disaster victim suffer reducing, also the fastened the recovery of the society life.
Clause 3
The arrangement about the role of the international and the non government foreign institutions in disaster tackling covers the activities in the stage of per-disaster, emergency alert situation, and the post-disaster.
CHAPTER II
THE INTERNATIONAL AND THE NON GOVERNMENT INSTITUTIONS
Clause 5
(1) The international or the non government foreign institutions that will rolled also in the disaster tackling is should arranging the:
a. Proposal;
b. The agreement note; and
c. Work plan.
(2) The proposal that is meant in article (1) a alphabet is being arranged by the international institution or the non government foreign institutions through the consultation with the representative of the Republic of Indonesia in other countries.
(3) The agreement note as it meant in the article (1) b alphabet can be arranged altogether between the BNPB and the international institution or the non government foreign institution by involving the institution that has the responsibility in the foreign affair.
(4) The arrangement of the agreement note as it meant in article (1) it can be done between the related institution and the international or the non government foreign institution is coordinated with the BNPB by involving the institution that responsible in foreign affair.
Clause 6
(1) The working plan as it meant in the Clause 5 article (1) c alphabet is arranged altogether between the BNPB and the international or the non government foreign institutions and can involve the related institution.
(2) The working plan arrangement as it meant in the Clause 5 article (1) that can be done between the related institution and the international or the non government foreign institution that coordinated by the BNPB.
Clause 7
The agreement note implementation and the working plan as it meant in the Clause 5 and 6 has been coordinated by the BNPB.
Clause 8
(1) In the situation of the emergency alert, the international or the non government foreign institution can distribute the aid assistance directly through the procedure as it meant in the Clause 5 and Clause 6.
(2) The aid assistance distribution by the international or the non government institution as it meant in the article (1) is implemented by sending the list of the personnel amount, logistic, tools, and the activities location.
(3) The list of the personnel amount, logistic, tools, and the activities location distribution as it meant in the article (2) is implemented before, in the meantime, or after the aid assistance arrival in Indonesia.
(4) Based on the personnel amount, logistic, and the tools as meant on the article (3), the head of the BNPB can give the agreement appropriate with the demand of the disaster emergency alert.
(5) The head of BNPB in implementing the determination as it meant in article (4) is coordinated with the related institution.
(6) In the case of the international or the non government foreign institution can give the aid assistance in fund that has to be distributed right away or distribute it directly to BNPB.
(7) The determination about the fund aid assistance is arranged appropriate with the regulation determination.
Clause 9
The implementation of the personnel, logistic, and/or the tools as it meant in the Clause 8 article (2), article (3), article (4) to get the easy access appropriate with the regulation determination.
CHAPTER III
THE INTERNATIONAL AND THE NON GOVERNMENT FOREIGN INTERNATIONAL INSTITUTION ROLE
Clause 10
(1) The international or the non government foreign institution in making the activities of the disaster tackling in the pre-disaster and post-disaster is obligate to adjust with the disaster tackling implementation policy.
(2) The international or the non government foreign institutions role as it meant in article (1) is coordinated by the BNPB.
(3) The international or the non government institutions role in the disaster tackling when the situation of the emergency alert under the command of the BNPB.
Clause 11
(1) The worker from the international or the non government foreign institutions that made the activities of the disaster tackling can get the protection guarantee from the government.
(2) The protection guarantee as it meant in article (1) is being made appropriate with the regulation policy.
Clause 12
(1) The international or the non government foreign institutions can acted or have the role in disaster tackling as an individual, altogether, and/or altogether with partner from Indonesia.
(2) The international or the non government foreign institutions that can give the aid assistance in complete such as the foreign personnel, logistic, and/or the tools as it meant in disaster tackling individually.
(3) The international or the non government foreign institutions that van give the aid assistance in not complete form as foreign personnel, logistic, and/or the tools as it meant in the Clause 8 can give the role in disaster tackling individually.
(4) The international or the non government foreign institutions as it meant in article (2) and article (3) can give the role in disaster tackling altogether with its partner in Indonesia, as well as the related institutions or the society independence institution that has the same vision and mission.
Clause 13
(1) The international or the non government foreign institutions in the activities of the disaster tackling as it meant in the Clause 12 van give the simplicity.
(2) The simplicity distribution as it meant in the article (1) can be made appropriate with the regulation policy.
Clause 14
(1) The international and the non government institutions that can give the role in the disaster tackling is forbid to make an activity with the politic or the security background.
(2) In implementing the activities that contained the politic or the security things as it meant in the article (1), the head of BNPB is obligate coordinated with the board that the task and the responsibility in the intelligent and the security field.
(3) The international and the non government institutions has the role disaster tackling, also must the pay attention and to respect the social background, culture, and the religion of the local society.
CHAPTER IV
THE SURVEILLANCE AND REPORT
Clause 15
(1) BNPB is doing the surveillance to the role of the international and the non government foreign institutions in disaster tackling.
(2) The surveillance as it meant in the article (1) is made to know the ativities.
(3) The determination about the surveillance way as it meant in the article (1) is managed in the head of the BNPB regulation.
Clause 16
(1) The international and the non government foreign institutions is obligate to report the activities implementation report that has the accountability to the BNPB, periodically, in the end of the duty or sometime if it asked by the BNPB.
(2) The report as it meant in article (1) is announced by the BNPB to the public transparently.
(3) The determination about the way of reporting and the substance of the report as it meant in article (1) is arranged with the head of the BNPB regulation.
CHAPTER V
THE OTHER DETERMINATION
Clause 17
(1) In the aid assistance issue for the disaster tackling comes from the foreign countries, the head of BNPB is obligate to consultate and coordinate with the minister with the task and the responsibility in foreign affairs.
(2) The determination as it meant in article (1) is implemented appropriate with the task and the regulation determination.
BAB VI
THE CLOSING DETERMINATION
Clause 18
The government regulation is started when the date of validation
So Everyone will know, order the policy of the government regulation with the placement in the Government Gazette the Republic of Indonesia.
Valided in Jakarta
On the date February 28th 2008
The PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Valided in Jakarta
On the date February 28th 2008
Signed.
ANDI MATTALATTA
THE GOVERNMENT GAZETTE THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2008 NUMBER 44
Copied appropriate with the original
THE NATIONAL SECRETARY OF RI
The head biro of the policy regulation
Politics and welfare of the society
Wisnu Setiawan
THE EXPLANATION
OF THE
THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 YEAR 2008
ABOUT
THE ROLE ALSO THE INTERNATIONAL AND THE NON GOVERNMENT FOREIGN INSTITUTIONS IN DISASTER TACKLING
I. GENERAL
The role arrangement also the international and the non government foreign in the disaster tackling in Indonesia with the aim to support the strengthen the effort the disaster tackling, the threat reducing and the disaster risk, the reducing of the suffer of the disaster victim, and to fasten the recovery of the society life, also it meant to:
1. To guarantee the honouring to the role and the activities of the government based on the society importance as the main responsibility in arranging and coordinating the activities of the disaster tackling;
2. To make the possibility of the international society to give the support and the contribution effectively in the disaster tackling activities;
3. To clearance of the processes, role, and the responsibility of the government and the international community in the disaster tackling activities;
4. To minimize the obstacles of the administration and law that could affect the effectivity and efficiency in the disaster tackling activities;
5. To guarantee the cooperation and the international aid assistance that give appropriate with the humanity principals and the standard quality in national or international.
The role also the international and the non government institutions in disaster tackling in Indonesia should be based on the principal as it meant in the Policy Number 24 Year 2007 about the disaster tackling. And also it must be based on the Policy Number 37 Year 1999 about the Foreign Relationship and the Policy Number 24 Year 2000 about the International Agreement. The international and non government foreign institutions are obligate to honour the supremacy of the Republic of Indonesia, by placing the humanity principal as the only aim, to guarantee that the aid assistance is gave without making the differences of the tribe, religion, culture background, social, economy, politic, and the gender, appropriate with the valid regulation in the good coordination and the harmony with the government, the region government, the other international and the non government foreign, the government and the society partner, with the background of good competency in the institutional and the labour that admitted nationally and internationally; by following the mechanism that valid in Indonesia and involving the disaster victim society also with the partner in the good disaster tackling; and appropriate with the international and national law that valid including the human rights and the humanity.
The international and the non government foreign institutions in running the role in Indonesia also has to fulfill the quality standard that minimal valid nationally, involving the disaster victim society starts from the planning stage, implementing, monitoring, and evaluating program, does not bring the negative effect for the life, the economy, social, and the society culture institution, is not passing the expire border from a type of the giving aid assistance, it does not relate with the importance of the politic, ideology, and certain religion, and is not a tool of policy of the certain foreign government.
In maximizing all of the exist resources especially comes from the foreign, the government:
1. By having the main responsibility in giving and arranging the effort of the disaster risk reducing, help and the recovery aid assistance in the region of the Republic of Indonesia;
2. By having the full rights to coordinate, monitoring, and to control appropriate with the humanity principal and the international law, the disaster help and the recovery aid assistance that gives to the donator in the region of the Republic of Indonesia;
3. To guarantee the procedure that needed is already prepared by the facility the information sender about the natural disaster in fast, it is including the information about the disaster that will appear, if it is needed so together with the country or the other international organization including the emergency aid assistance coordinator of the United Nations office;
4. To give the correct information to the international society about regulation inside the country that is relevant to the arrival and the implementation of the disaster tackling activities;
5. To prepare the clear system and valid in coordinating the international society so the disaster tackling activities;
6. To guarantee the fulfillment of the need of the disaster victim by looking or accepting the aid assistance from the international society if the disaster situation over the government ability to overcome it;
7. To give the protection to the worker, construction, archives, and the communication tools that use by the international and the non government foreign institutions in disaster tackling activities; and
8. To guarantee the international institution especially the board, funding, program, labour, and the utilities belongs to the United Nations, can play the role in disaster tackling appropriate with the United Nations Convention about the Speciality and Immunity Rights.
II. CLAUSE TO CLAUSE
Clause I
Clear enough
Clause 2
Clear enough
Clause 3
Clear enough
Clause 4
Clear enough
Clause 5
Clear enough
Clause 6
Clear enough
Clause 7
Clear enough
Clause 8
Clear enough
Clause 9
What is meant with the “regulation of the determination” is the regulation about the disaster tackling implementation.
Clause 10
Clear enough
Clause 11
Clear enough
Clause 12
Article (1)
Clear enough
Article (2)
Clear enough
Article (3)
Clear enough
Article (4)
What is meant with the “non government foreign institution that can make work with the related institution or the society independent institution” is the non government foreign institution that has the simplicity based on the technical agreement in economic, social, and the culture.
Clause 13
Article (1)
Clear enough
Article (2)
What is meant with the “ regulation” in the determination such as:
a. The Policy Number 10 Year 1995 about the custom as it has changed the with the Policy Number 17 Year 2006 about the Changed of the Policy Number 10 Year 1995 about the Custom.
b. The Government Regulation Number 19 Year 1955 about the Regulation of the Releasing from the General Income Costum and the Outcome Costum for the need of the government Group And the Certain Expert from Foreign.
c. The Government Regulation Number 8 Year 1957 about the Releasing from the Income Costum from the Background of the International Relationship.
d. The Government Regulation Number 6 Year 1969 about the Import Releasement.
Clause 14
Article (1)
Clear enough.
Article (2)
What is meant by “coordinating” in the determination is the decision of an activity `that contained the politic or the security things that made after the verification processes.
Article (1)
Clear enough.
Clause 15
Clear enough.
Clause 16
Article (1)
What is meant with “periodically” in this determination is the report that reported for every 6 months or annual.
Article (2)
Clear enough.
Article (3)
Clear enough.
THE SUPPLEMENT GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4830
English to Indonesian: Invoice Coconut Product buying March 2 2012 General field: Bus/Financial Detailed field: Finance (general)
Source text - English Invoice # 2
From: Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera
Maaremo
To: Cocolee
Jl. Sejahtera
Bantul
Yogyakarta
LEM is pleased to have provided the items listed below on March 8, 2012. Please remit the amount shown below upon receipt:
Commodity Quantity Unit Weight / Volume Total Weight / Volume Unit price Rp Total Price Rp
Charcoal 32 56 kg sac 1792 kg 2.500 4.480.000
VCO 117 20 litres 2340 litres 18.000 42.120.000
HCO 3 20 litres 60 litres 5.000 300.000
Dist Liquid Smoke 54 20 litres 1080 litres 4.500 4.860.000
Shell (unbroken) 3 34 kg sac 102kg 400 40.800
Shell (broken) 16 37 kg sac 592kg 450 266.400
Total Product kg 52.067.200
Grand Total 54.977.200
less Deposit
15.000.000
Due upon Receipt 39.977.200
BARIAH Achmad Setiono
Chairwoman Cocolee
NB Price of HCO should have been Rp 6.000 (as per B1 price list, not Rp 5.000) so short Rp 60.000
Translation - Indonesian Invoice # 2
Dari: Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera
Maaremo
Kepada: Cocolee
Jl.Sejahtera
Bantul
Yogyakarta
LEM telah menyiapkan item-item yang terdaftar di bawah ini pada 8 Mar. 2012. Harap membayar sesuai jumlah yang terterah segera setelah menerima barangnya.
Komoditi Kwuantitas Berat unit / Volume Total Berat / Volume Harga Unit Rp Total Harga Rp
Arang 32 56 kg sac 1792 kg 2.500 4.480.000
VCO 117 20 litres 2340 litres 18.000 42.120.000
HCO 3 20 litres 60 litres 5.000 300.000
Asap Cair hasil destilasi 54 20 litres 1080 litres 4.500 4.860.000
Tempurung (Belahan) 3 34 kg sac 102kg 400 40.800
Tempurng (cacahan) 16 37 kg sac 592kg 450 266.400
Total Produk kg 52.067.200
Total Keseluruhan 54.977.200
Dikurangi Uang Muka 15.000.000
Tagihan Pada saat terima Barang 39.977.200
BARIAH Achmad Setiono
Chairwoman Cocolee
English to Indonesian: Environment Preservation Program 2012 General field: Other Detailed field: Environment & Ecology
Source text - English BERITA SULUT: 17 OKTOBER 2011
SNS: 18 OKTOBER 2011
TRANSLATOR: DEBBY GULTOM
TOPIC: ENVIRONMENT PRESERVATION PROGRAM 2012
NEWS READER GLASS HOUSE EFFECT / FROM MANY DANGEROUS CONTENT / SUCH AS CARBONDIOXIDE / COULD GIVE DANGEROUS EFFECT / FOR HUMAN HEALTH // THEREFORE / THE MINISTERIAL OF ENVIRONMENT / WILL GIVE A SOCIALIZATION THE DANGER OF GLASS HOUSE EFFECT IN 2012 //
VTR START IT IS ONE OF THE PROGRAM OF ENVIRONMENT AWARENESS / FOR 2012 / BY THE NORTH SULAWESI ENVIRONMENT BOARD / WITH THE COORDINATION OF THE MINISTERIAL OF ENVIRONMENT / OF THE REPUBLIC OF INDONESIA // AS THE AIM FOR THE FUTURE / THE SOCIALIZATION OF ENVIRONMENT AWARENESS / COULD BE THE LIFESTYLE OF THE SOCIETY / MOSTLY TO NORTH SULAWESI SOCIETY // AS WITH THE INTRODUCING PROGRAM OF ADIPURA AWARD / AS THE PART OF THE SOCIETY ALSO // THIS ENVIRONMENT AWARENESS / IS VERY IMPORTANT TO INCREASE THE SOCIETY LIFE STANDARD // IT IS NOT ONLY LOOKED FROM HEALTH / BUT IT WILL GIVE POSITIVE IMPACT / IN EVERY SECTOR OF HUMAN LIFE //
DEBBY GULTOM / STEWART TANGKILISAN REPORTED FOR TVRI NORTH SULAWESI //
Translation - Indonesian 17 OKTOBER 2011
D. GULTOM / STEWART. T
PRAK
TOPIK: PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN BLH 2012
PENYIAR EFEK RUMAH KACA / DARI BERBAGAI SENYAWA BERBAHAYA SEPERTI KARBONDIOKSIDA / DAPAT MEMBERIKAN EFEK BERBAHAYA / BAGI KESEHATAN MANUSIA // OLEH KARENA ITU / KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / AKAN MENSOSIALISASIKAN / BAHAYA EFEK RUMAH KACA 2012 / YANG AKAN DIIKUTI 15 KABUPATEN KOTA //
VTR START
OLVIE. ATTENG. ST. Msi.
KABAN. BLH SULUT HAL INI ADALAH SALAH SATU PROGRAM KESADARAN LINGKUNGAN UNTUK TAHUN 2012 / OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP SULAWESI UTARA / DENGAN KOORDINASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP RI // KE DEPANNYA / PELESTARIAN LINGKUNGAN INI MENJADI / KEWAJIBAN BAGI SETIAP MASYARAKAT // SEPERTI JUGA PENGENALAN PROGRAM ADIPURA / YANG MENJADI BAGIAN HIDUP SADAR LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT // KESADARAN LINGKUNGAN INI / SANGAT PERLU UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT / TIDAK HANYA DARI SEGI KESEHATAN / TAPI JUGA AKAN MEMBERIKAN EFEK POSITIF DALAM SEMUA SEGI KEHIDUPAN MANUSIA //
------------------------------------SOUND UP-----------------------------------------------------------
DEBBY GULTOM / STEWART TANGKILISAN MELAPORKAN UNTUK TVRI SULAWESI UTARA //
English to Indonesian: media awareness for smart society 18 Oct 2011 General field: Other Detailed field: Education / Pedagogy
Source text - English BERITA SULUT: 17 OKTOBER 2011
SNS: 18 OKTOBER 2011
TRANSLATOR: DEBBY GULTOM
TOPIC: MEDIA AWARENESS FOR SMART SOCIETY (LITERASI MEDIA UNTUK MASYARAKAT CERDAS)
NEWS READER INDONESIA / IS DECREASING IN THE TELEVISION PROGRAM QUALITY // THE PROGRAMS TEND TO REVEAL / EXPLICIT CONTENT / AND LESS GIVING MORAL EDUCATION TO THE SOCIETY // SUCH AS / SOAP OPERA PROGRAM / THAT IS NOT TEACHING THE LOCAL UNIQUENESS //
VTR START SOAP OPERA PROGRAM / IS PLACING THE PRIME TIME SPOT IN TELEVISION IN INDONESIA // BY MEANS / THE MOST VIEWER ARE PLACING ON THAT TIME // UNFORTUNATELY / SOAP OPERA / MOSTLY IS NOT PRESENTING AN EDUCATEABLE CONTENT // IT IS TEND TO HAVE EXPLICIT CONTENT // THEREFORE / THE INDONESIA BROADCASTING COMMISSION / FOR NORTH SULAWESI / WILL MAKE AN EDUCATION PROGRAM / FOR THE SOCIETY / WHICH IS CALLED MEDIA LITERATION PROGRAM // THIS COMMISSION / IT IS HOPED / WILL GIVE ITS FUNCTION TO MAKE A SURVAILLANCE / FOR EVERY PROGRAM MATERIAL / THAT SHOULD HAVE EDUCATION CONTENT // MEDIA LITERATION PROGRAM / IS AIMED TO GIVE KNOWLEDGE AND EDUCATION / TO THE SOCIETY WIDELY / TO CHOOSE TELEVISION PROGRAM // MOREOVER / PROGRAMS THAT WILL EDUCATE THE CHILDGREN / AS THE FUTURE GENERATION / TO BUILD INDONESIA / WITH GOOD MORAL AND BEHAVIOUR //
DEBBY GULTOM / STEVE SIGARLAKI REPORTED FOR NORTH SULAWESI TVRI //
Translation - Indonesian 17 OKTOBER 2011
D. GULTOM / STEVE
PRAK
TOPIK: LITERASI MEDIA UNTUK MASYARAKAT CERDAS
PENYIAR MASYARAKAT INDONESIA KINI MENGALAMI KEMUNDURAN KUALITAS TONTONAN // PROGRAM ACARA DI TELEVISI / LEBIH BANYAK MENAMPILKAN ADEGAN KEKERASAN DAN KURANG MEMBERIKAN EDUKASI MORAL PADA MASYARAKAT // SEPERTI / TAYANGAN SINETRON / YANG TIDAK MENGAJARKAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT INDONESIA //
VTR START
RAYMOND. PASLAH. S.Sos
KETUA KPID SULUT
TAYANGAN SINETRON / MENEMPATI WAKTU PENYIARAN UTAMA / YANG BERARTI PADA WAKTU ITULAH SAAT PEMIRSA PALING BANYAK / MENONTON TV // SAYANGNYA / SINETRON YANG DITAMPILKAN / KEBANYAKAN TIDAK MENAMPILKAN TAYANGAN YANG MENDIDIK / BAHKAN CENDERUNG MEMPUNYAI KONTEN KEKERASAN // OLEH KARENA ITU / KOMISI PENYIARAN INDONESIA DI DAERAH / UNTUK SULAWESI UTARA / AKAN MEMMBUAT PROGRAM EDUKASI TAYANGAN MASYARAKAT / YAITU PROGRAM LITERASI MEDIA // PROGRAM INI / SESUAI DENGAN KEWAJIBAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA / YANG BERFUNGSI SEBAGAI KONTROL MEDIA PENYIARAN // KOMISI INI DIHARAPANKAN / DAPAT MENJALANKAN TUGASNYA UNTUK MENGAWASI SETIAP PROGRAM TELEVISI / DENGAN MATERI ACARA / YANG HARUS MEMPUNYAI SISI EDUKASI / UNTUK MENCERDASKAN GENERASI BANGSA // PROGRAM LITERASI MEDIA / BERTUJUAN MEMBERIKAN PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN SECARA LUAS PADA MASYARAKAT / UNTUK MEMILIH PROGRAM TAYANGAN YANG MENCERDASKAN BANGSA // TERLEBIH LAGI / PROGRAM TAYANGAN YANG MENDIDIK UNTUK ANAK – ANAK / SEBAGAI GENERASI KE DEPAN / YANG AKAN MEMBANGUN INDONESIA / DENGAN MORAL DAN PERILAKU YANG BAIK //
------------------------------------SOUND UP-----------------------------------------------------------
DEBBY GULTOM / STEVE SIGARLAKI MELAPORKAN UNTUK TVRI SULAWESI UTARA //
English to Indonesian: Institutional Aspect Challenge in Broadcasting Regulation 18 Oct 2011 General field: Other Detailed field: Media / Multimedia
Source text - English BERITA SULUT: 17 OKTOBER 2011
SNS: 18 OKTOBER 2011
TRANSLATOR: DEBBY GULTOM
TOPIC: INSTITUTIONAL ASPECT CHALLENGE IN BROADCASTING REGULATION (TANTANGAN ASPEK KELEMBAGAAN PADA REGULASI PENYIARAN)
NEWS READER BROADSCASTING SERVICE INSTITUTION QUALITY STANDARD / IS VERY NEEDED TO DEFINE THE NATIONAL BROADCASTING STANDARD // FOR INSTANCE / IN PROGRAM CONTENT / AND THE INSTITUTIONAL ASPECT IN BROADCASTING REGULATION //
VTR START SOCIETY MORAL QUALITY / IT CAN BE LOOKED GENERALLY / FROM THE QUALITY OF BROADCASTING PROGRAM // BROADCASTING SERVICE INSTITUTION IN INDONESIA / SUCH AS THE TELEVISION AND RADIO / MUST COMPETE TO GIVE PROGRAM MATERIAL / THAT QUALIFIED AND EDUCATE THE SOCIETY // THE CHALLENGE IN PROGRAM MATERIAL / IS ONE OF THE DYNAMIC OF QUALITY DEVELOPMENT IN ANY BROADCASTING SERVICE INSTITUTION // THE OTHER CHALLENGE / IS COMING FROM THE INSTITUTIONAL ASPECT OF BROADCASTING REGULATION // THE LEGAL INSTITUTION / OF BROADCASTING PUBLIC SERVICE / THAT TVRI HAS FOR INSTANCE / IS NOT KNOWN IN ANY OF NATIONAL MONETARY BUDGET SYSTEM // SOMETIMES / IT IS GIVING / ANOTHER CHALLENGE IN INSTITUTIONAL MANAGEMENT / THAT BECOME INEFFICIENT // AS WITH / THE RECRUITMENT SYSTEM OF IT SURVAILLANCE BOARD OF THIS BROADCASTING PUBLIC SERVICE / THAT MUST BE IMPLEMENTED THROUGH THE FIT AND PROPER TEST / IN THE REPUBLIC OF INDONESIA HOUSE OF RERPRESENTATIVE STAGE / THAT TEND TO REVEAL CERTAIN POLITICS IMPORTANCE / AND PUT ASIDE ONE OF THE ESSENTIAL ASPECT / WHICH IS THE INDEPENDENT ASPECT OF THIS INSTITUTION / FOR PUBLIC IMPORTANCE //
DEBBY GULTOM / STEVE SIGARLAKI REPORTED FOR TVRI NORTH SULAWESI //
Translation - Indonesian 17 OKTOBER 2011
D. GULTOM / STEVE
PRAK
TOPIK: TANTANGAN ASPEK KELEMBAGAAN PADA REGULASI PENYIARAN
PENYIAR STANDAR KUALITAS LEMBAGA PENYIARAN / SANGAT PERLU UNTUK MENETAPKAN STANDAR PENYIARAN DI INDONESIA // SEPERTI DALAM HAL ISI PROGRAM ACARA / DAN ASPEK KELEMBAGAAN PADA REGULASI PENYIARAN //
VTR START
KUALITAS MORAL MASYARAKAT / DAPAT DILIHAT SECARA UMUM / DARI KUALITAS TAYANGANNYA // LEMBAGA PENYIARAN DI INDONESIA / SEPERTI TELEVISI DAN RADIO / HARUS BERPACU MEMBERIKAN MATERI ACARA / YANG BERKUALITAS DAN MENDIDIK GENERASI BANGSA // TANTANGAN DALAM SEGI MATERI ACARA / ADALAH SALAH SATU DINAMIKA PERTUMBUHAN KUALITAS LEMBAGA PENYIARAN // TANTANGAN LAINNYA ADALAH DARI ASPEK KELEMBAGAAN REGULASI PENYIARAN / SEPERTI STATUS / LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK PADA TVRI // BENTUK BADAN HUKUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK / YANG TIDAK DIKENAL DALAM SISTEM PENGANGGARAN KEUANGAN NEGARA / DAN HANYA DIANGGARKAN DALAM BIAYA LAIN –LAIN // SERINGKALI / MEMBERIKAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN INI / YANG MENJADI KURANG EFISIEN // BEGITU JUGA / DENGAN SISTEM REKRUTMEN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK INI / HARUS MELALUI PROSES FIT AND PROPER TEST / DI TINGKATAN DPR – RI / YANG CENDERUNG MENIMBULKAN KEPENTINGAN POLITIK TERTENTU / DAN MENGENYAMPINGKAN SALAH SATU ASPEK ESENSIAL DARI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK / YAITU LEMBAGA YANG INDEPENDEN UNTUK KEPENTINGAN PUBLIK //
DEBBY GULTOM / STEVE SIGARLAKI MELAPORKAN UNTUK TVRI SULAWESI UTARA //
English to Indonesian: Environment Preservation Program 2012 18 Oct 2011 General field: Other Detailed field: Environment & Ecology
Source text - English BERITA SULUT: 17 OKTOBER 2011
SNS: 18 OKTOBER 2011
TRANSLATOR: DEBBY GULTOM
TOPIC: ENVIRONMENT PRESERVATION PROGRAM 2012 (PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN BLH 2012)
NEWS READER GLASS HOUSE EFFECT / FROM MANY DANGEROUS CONTENT / SUCH AS CARBONDIOXIDE / COULD GIVE DANGEROUS EFFECT / FOR HUMAN HEALTH // THEREFORE / THE MINISTERIAL OF ENVIRONMENT / WILL GIVE A SOCIALIZATION THE DANGER OF GLASS HOUSE EFFECT IN 2012 //
VTR START IT IS ONE OF THE PROGRAM OF ENVIRONMENT AWARENESS / FOR 2012 / BY THE NORTH SULAWESI ENVIRONMENT BOARD / WITH THE COORDINATION OF THE MINISTERIAL OF ENVIRONMENT / OF THE REPUBLIC OF INDONESIA // AS THE AIM FOR THE FUTURE / THE SOCIALIZATION OF ENVIRONMENT AWARENESS / COULD BE THE LIFESTYLE OF THE SOCIETY / MOSTLY TO NORTH SULAWESI SOCIETY // AS WITH THE INTRODUCING PROGRAM OF ADIPURA AWARD / AS THE PART OF THE SOCIETY ALSO // THIS ENVIRONMENT AWARENESS / IS VERY IMPORTANT TO INCREASE THE SOCIETY LIFE STANDARD // IT IS NOT ONLY LOOKED FROM HEALTH / BUT IT WILL GIVE POSITIVE IMPACT / IN EVERY SECTOR OF HUMAN LIFE //
DEBBY GULTOM / STEWART TANGKILISAN REPORTED FOR TVRI NORTH SULAWESI //
Translation - Indonesian 17 OKTOBER 2011
D. GULTOM / STEWART. T
PRAK
TOPIK: PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN BLH 2012
PENYIAR EFEK RUMAH KACA / DARI BERBAGAI SENYAWA BERBAHAYA SEPERTI KARBONDIOKSIDA / DAPAT MEMBERIKAN EFEK BERBAHAYA / BAGI KESEHATAN MANUSIA // OLEH KARENA ITU / KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / AKAN MENSOSIALISASIKAN / BAHAYA EFEK RUMAH KACA 2012 / YANG AKAN DIIKUTI 15 KABUPATEN KOTA //
VTR START
OLVIE. ATTENG. ST. Msi.
KABAN. BLH SULUT HAL INI ADALAH SALAH SATU PROGRAM KESADARAN LINGKUNGAN UNTUK TAHUN 2012 / OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP SULAWESI UTARA / DENGAN KOORDINASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP RI // KE DEPANNYA / PELESTARIAN LINGKUNGAN INI MENJADI / KEWAJIBAN BAGI SETIAP MASYARAKAT // SEPERTI JUGA PENGENALAN PROGRAM ADIPURA / YANG MENJADI BAGIAN HIDUP SADAR LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT // KESADARAN LINGKUNGAN INI / SANGAT PERLU UNTUK MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT / TIDAK HANYA DARI SEGI KESEHATAN / TAPI JUGA AKAN MEMBERIKAN EFEK POSITIF DALAM SEMUA SEGI KEHIDUPAN MANUSIA //
------------------------------------SOUND UP-----------------------------------------------------------
DEBBY GULTOM / STEWART TANGKILISAN MELAPORKAN UNTUK TVRI SULAWESI UTARA //
English to Indonesian: Garbage Bank Will Increase Society Awareness 18 Oct 2011 General field: Other Detailed field: Environment & Ecology
Source text - English BERITA SULUT: 17 OKTOBER 2011
SNS: 18 OKTOBER 2011
TRANSLATOR: DEBBY GULTOM
TOPIC: GARBAGE BANK WILL INCREASE SOCIETY AWARENESS (BANK SAMPAH MENINGKATKAN KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT)
NEWS READER GARBAGE BANK / WILL BE ONE OF THE ALTERNATIVE / THAT WILL GIVE THE EDUCATION OF ENVIRONMENT AWARENESS TO THE SOCIETY // IT CAN BE IMPLEMENTED / BY GIVING THE OPPORTUNITY TO THE SOCIETY / TO COLLECT THE GARBAGE / THAT STILL HAVING A VALUE CAUSE AND RECYCLEABLE //
VTR START VARIOUS ALTERNATIVE / CAN BE IMPLEMENTED / TO SOCIALIZE / THE ENVIRONMENT AWARENESS / IN THE SOCIETY // ONE OF THEM IS / THE GARBAGE BANK // THE PROGRAM OF GARBAGE BANK / WILL RUN AS THE REGULAR BANK / THAT HAS THE FUNCTION AS THE STORAGE PLACE // IT IS INTERESTING / BECAUSE GARBAGE BANK / WILL STORE THE GARBAGE ITSELF // FOREMOST OF PEOPLE / GARBAGE AS THE RESIDUAL PART / AND DO NOT HAVE ANY VALUE CAUSE // BUT / IN THIS GARBAGE BANK / EVERY GARBAGE COLLECTED BY THE SOCIETY / WILL BE REFUNCTIONED / TO HAVE A VALUE CAUSE / WITH RECYCLE EFFORT // IT IS ONLY THAT / THE OTHER BENEFIT ARE / EVERY PERSONNEL THAT HAS THE ACCOUNT IN THIS GARBAGE BANK / WILL HAVE A MONEY ACCOUNT / AS THE RESULT OF THEIR COMMISION TO COLLECT THE GARBAGE / BY MEASURING EVERY KILOS OF COLLECTIBLE GARBAGE // THE GARBAGE BANK / IT IS HOPED / WILL GIVE A NEW BREAKTHROUGH TO THE SOCIETY / OF THE ENVIRONMENT AWARENESS TO THE SOCIETY / IN NORTH SULAWESI // THE CLEANLINESS ISSUE / IS MUCH MORE COME FROM THE LACK OF SOCIETY AWARENESS / TO HAVE ENVIRONMENT SUPPORT LIFESTYLE / COMPARED WITH THE ISSUE OF LACK CLEANLINESS FACILTIES //
DEBBY GULTOM / STEWART TANGKILISAN REPORTED FOR NORTH SULAWESI //
Translation - Indonesian 17 OKTOBER 2011
D. GULTOM / STEWART. T
PRAK
TOPIK: BANK SAMPAH MENINGKATKAN KESADARAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
PENYIAR BANK SAMPAH / DAPAT MENJADI SALAH SATU ALTERNATIF / YANG AKAN MEMBERIKAN EDUKASI KESADARAN LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT // HAL INI DAPAT DILAKUKAN DENGAN / MEMBERIKAN KESEMPATAN PADA MASYARAKAT UNTUK MENGUMPULKAN SAMPAH / YANG MASIH BERNILAI GUNA DAN DIMANFAATKAN //
VTR START
BERBAGAI MACAM ALTERNATIF DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENSOSIALISASIKAN SADAR LINGKUNGAN DI MASYARAKAT // SALAH SATUNYA ADALAH BANK SAMPAH // PROGRAM BANK SAMPAH DIJALANKAN LAYAKNYA BANK UMUMNYA / YANG MEMPUNYAI FUNGSI SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN // HAL INI MENARIK / KARENA YANG DISIMPAN DALAM BANK SAMPAH / ADALAH SAMPAH ITU SENDIRI // BAGI KEBANYAKAN ORANG / SAMPAH ADALAH SISA PRODUK MANUSIA YANG SUDAH DIGUNAKAN DAN HABIS NILAI FUNGSINYA // TETAPI DALAM BANK SAMPAH INI / SETIAP SAMPAH YANG DIKUMPULKAN OLEH MASYARAKAT / AKAN DIFUNGSIKAN KEMBALI UNTUK MEMPUNYAI NILAI GUNA / DENGAN CARA DAUR ULANG // TIDAK HANYA ITU / SETIAP ORANG YANG MEMPUNYAI REKENING DI BANK SAMPAH INI / AKAN MENDAPATKAN HASIL TABUNGAN MELALUI SAMPAH YANG AKAN DIHITUNG PER KILONYA // BANK SAMPAH INI / DIHARAPKAN AKAN MEMBERIKAN TEROBOSAN BARU / UNTUK KESADARAN MASYARAKAT DI SULAWESI UTARA // MASALAH KEBERSIHAN/ LEBIH BANYAK DATANG DARI KURANGNYA KESADARAN MASYARAKAT UNTUK HIDUP SADAR LINGKUNGAN / DIBANDINGKAN MASALAH KURANGNYA FASILITAS KEBERSIHAN //
------------------------------------SOUND UP-----------------------------------------------------------
DEBBY GULTOM / STEWART TANGKILISAN MELAPORKAN UNTUK TVRI SULAWESI UTARA //
English to Indonesian: Tourism Development Prediction in North Sulawesi 20 Oct 2011 General field: Other Detailed field: Tourism & Travel
Source text - English BERITA SULUT: 19 OKTOBER 2011
SNS: 20 OKTOBER 2011
TRANSLATOR: DEBBY GULTOM
TOPIC: TOURISM DEVELOPMENT PREDICTION IN N.S (PREDICTION PERKEMBANGAN PARIWISATA DI SULUT)
NEWS READER NORTH SULAWESI ECONOMY SECTOR / IS GROWING SIGNIFICANTLY // IT IS SUPPORTED BY MANY NATIONAL AND INTERNATIONAL ACTIVITIES // BUT / IT IS MUST BE SUPPORTED ALSO BY THE INFRASTRUCTURES DEVELOPMENT / IN ITS TOURISM OBJECTS //
VTR START
I WAYAN SUDANA
TOURISM & HOTEL PRACTITIONER NORTH SULAWESI NAME / HAS BEEN WELL KNOWN / AS THE IDEAL PLACE / TO IMPLEMENT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL ACTIVITIES // UNTIL THE YEAR OF 2012 / THE AGENDA OF NATIONAL AND INTERNATIONAL EVENTS / HAS BEEN WAITING TO BE IMPLEMENTED // MOREOVER / THE INFRASTRUCTURES SERVICE MUST GIVEN IN ITS BEST CONDITION / TO GIVE PLEASURE MOMENT TO THE TOURIST
---------------------------------------SOUND UP ----------------------------------
// MOREOVER / ALL OF SOCIETY ELEMENT AND GOVERNMENT / COULD SEE THE OPPORTUNITY / AND USING IT WISELY // SO NORTH SULAWESI / COULD BE MAXIMIZE AS NUMBER ONE TOURISM DESTINATION / WILL BE REVEALED IN 2020 //
DEBBY GULTOM / ANDI HANIEF REPORTED FOR TVRI NORTH SULAWESI //
Translation - Indonesian 20 OKTOBER 2011
D. GULTOM / HANIEF
PRAK
TOPIK: PREDIKSI PERKEMBANGAN PARIWISATA DI SULUT
PENYIAR SEKTOR PEREKONOMIAN SULAWESI UTARA / BERTUMBUH PESAT / DIDUKUNG DENGAN BANYAK KEGIATAN INTERNASIONAL DAN NASIONAL / DI DAERAH INI // AKAN TETAPI / HAL INI JUGA HARUS / DIDUKUNG PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI OBYEK WISATA / YANG ADA DI DAERAH INI
VTR START
I WAYAN SUDANA
PRAKTISI WISATA & PERHOTELAN
NAMA SULAWESI UTARA / MAKIN DIKENAL SECARA LUAS SEBAGAI DAERAH IDEAL / UNTUK MENYELENGGARAKAN / KEGIATAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL // SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 / AGENDA KEGIATAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL DI DAERAH INI / SUDAH MENUNGGU UNTUK DILAKSANAKAN // AKAN TETAPI / UNTUK DAPAT MENETAPKAN SULAWESI UTARA SEBAGAI TUJUAN WISATA / OBYEK WISATA YANG ADA DI DAERAH INI / HARUS DAPAT DITINGKATKAN PROMOSINYA // TERLEBIH LAGI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI / UNTUK MEMBERIKAN KENYAMANAN PADA WISATAWAN //
----------------------------------SOUND UP--------------------------------------------------
APABILA / SEMUA ELEMEN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH / DAPAT MELIHAT KESEMPATAN INI / DAN MENGGUNAKAN DENGAN BAIK // MAKA SULAWESI UTARA / SEBAGAI TUJUAN WISATA / DIPERKIRAKAN AKAN TERWUJUD DI TAHUN 2020 //
DEBBY GULTOM / ANDI HANIEF MELAPORKAN UNTUK TVRI SULAWESI UTARA //
English to Indonesian: Bunaken Development Care to Preservation 22 Oct 2011
Source text - English BERITA SULUT: 21 OKTOBER 2011
SNS: 22 OKTOBER 2011
TRANSLATOR: DEBBY GULTOM
TOPIC: BUNAKEN DEVELOPMENT CARE TO PRESERVATION (PENGEMBANGAN BUNAKEN RAMAH LINGKUNGAN)
NEWS READER THE BEAUTY OF TOURISM OBJECT SCENERY / SUCH AS BUNAKEN / HAS BEEN INVITING INCOME SOURCE FOR NORTH SULAWESI / THROUGH THE TOURIST VISITATION // THEREFORE / THE BENEFIT / MUST BE ACCOMODATED WITH THE TOURISM OBJECT MANAGEMENT / THAT CARE TO NATURAL PRESERVATION //
VTR START TOURISM OBJECT THAT OFFERED THE SPECIALTY OF ITS BEAUTY SCENERY / HAS BECOME THE TARGET OF PLEASURE OF THE TOURIST // GENERALLY / THE TOURIST THAT WANTED TO FIND TOURISM OBJECT / THAT COULD OFFER INTERESTING SIGHT / THAT COMPLETELY DIFFERENT FROM THEIR ORIGINALITIES // THE BEAUTY OF TOURISM OBJECT COULD OFFER REFRESHING EFFECT / TO THE TOURIST THAT WANTED TO GO OUT FROM THEIR REGULAR ACTIVITIES FOR A WHILE // BUNAKEN ISLAND / THAT OFFERS BEAUTY SCENERY / HAS BEEN OFFERING THE BEAUTY OF ITS UNDERWATER WORLD / HAS BEEN GIVING A LOT OF BENEFIT TO THE LOCAL SOCIETY // SUCH AS / THE INCOME OF SELLING MERCHANDISES / FROM THE NATURAL SURROUNDINGS // THE OTHER BENEFIT IS INCOME FOR NORTH SULAWESI / FROM NATIONAL AND INTERNATIONAL TOURIST // BY REMINDING THIS BENEFIT / IT IS MUST THIS NATURAL RICHNESS TO BE PRESERVED // IT IS MUST BE SUPPORTED ALSO WITH THE PRESERVATION OF BUNAKEN ISLAND // BUNAKEN PRESERVATION OR THE OTHER TOURISM OBJECT / IT IS NOT ONLY IN THE HANDS OF THE GOVERNMENT / BUT ALSO THE WHOLE SOCIETY ELEMENTS // IF THE SOCIETY AWARE TO NATURAL PRESERVATION / IT WILL INCREASING THE LIFE STANDARD OF ITS SOCIETY //
DEBBY GULTOM / STEWART TANGKILISAN REPORTED FOR NORTH SULAWESI TVRI //
Translation - Indonesian 22 OKTOBER 2011
D. GULTOM / STEWART
PRAK
TOPIK: PENGEMBANGAN BUNAKEN RAMAH LINGKUNGAN
PENYIAR KEINDAHAN OBJEK WISATA / SEPERTI BUNAKEN / TELAH MENDATANGKAN KEUNTUNGAN DEVISA MELALUI KUNJUNGAN WISATAWAN / UNTUK SULAWESI UTARA // OLEH KARENA ITU / KEUNTUNGAN TERSEBUT / HARUS DIIMBANGI DENGAN PEMELIHARAAN OBJEK WISATA / YANG RAMAH LINGKUNGAN //
VTR START
OLVIE. ATTENG. ST. Msi.
KABAN. BLH. SULUT
OBJEK WISATA / YANG MENAWARKAN KEINDAHAN YANG KHAS / MENJADI INCARAN BAGI WISATAWAN // PADA UMUMNYA / WISATAWAN INGIN MENCARI TEMPAT WISATA / YANG DAPAT MENAWARKAN SUATU HAL / YANG TIDAK DAPAT DITEMUI DI DAERAH ASAL MEREKA // KEINDAHAN SUATU OBJEK WISATA / DAPAT MEMBERIKAN EFEK PENYEGARAN / BAGI WISATAWAN YANG INGIN KELUAR DARI RUTINITAS SEHARI – HARI // PULAU BUNAKEN YANG MENAWARKAN KEINDAHAN ALAM BAWAH LAUTNYA / TELAH MEMBERIKAN BANYAK KEUNTUNGAN // MISALNYA / KEUNTUNGAN PEMASUKAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR / DENGAN BERJUALAN AKSESORIS NATURAL / DARI BAHAN – BAHAN ALAMI YANG DIDAPATKAN DI LINGKUNGAN PULAU INI // KEUNTUNGAN LAINNYA ADALAH / PEMASUKAN DEVISA / BAGI SULAWESI UTARA / DENGAN KEDATANGAN WISATAWAN DOMESTIK MAUPUN INTERNASIONAL // MENGINGAT / KEUNTUNGAN PULAU BUNAKEN CUKUP BESAR BAGI DAERAH INI // MAKA / SELAYAKNYA / KEKAYAAN ALAM ITU DILESTARIKAN // HAL INI JUGA HARUS DIDUKUNG DENGAN PELESTARIAN PULAU BUNAKEN //
--------------------------------------------------SOUND UP---------------------------------------------
PELESTARIAN BUNAKEN MAUPUN OBJEK WISATA LAINNYA / TIDAK HANYA ADA DITANGAN PEMERINTAH SETEMPAT / TETAPI JUGA ADA DI TANGAN MASYARAKATNYA // APABILA MASYARAKAT SADAR LINGKUNGAN / TENTUNYA TARAF HIDUP MASYARAKAT TERSEBUT AKAN MENINGKAT //
DEBBY GULTOM / STEWART TANGKILISAN / MELAPORKAN UNTUK TVRI SULAWESI UTARA //
English to Indonesian: Bitung Position Potential as Pacific Economic Gate 22 Oct 2011 General field: Marketing Detailed field: Economics
Source text - English BERITA SULUT: 21 OKTOBER 2011
SNS: 22 OKTOBER 2011
TRANSLATOR: DEBBY GULTOM
TOPIC: BITUNG POSITION POTENTIAL AS PACIFIC ECONOMIC GATE (POSISI BITUNG SEBAGAI GERBANG EKONOMI PASIFIK)
NEWS READER BITUNG PROMISING POTENTIAL / AS THE INTERNATIONAL HUB PORT / HAS BEEN GIVING POSITIVE HOPE / FOR THE NORTH SULAWESI DEVELOPMENT // MOREOVER / THE HUB PORT PLAN / WILL BE ABLE TO ACCOMMODATE THE INTERNATIONAL TRADING EFFORT //
VTR START BITUNG HARBOUR / IS BEING PLANNED TO BE MODIFIED AS THE HUB PORT / WITH THE FUNCTION OF ECONOMIC MOBILE TOOL / BY SERVING THE NATIONAL AND INTERNATIONAL TRADING EFFORT // THE STRATEGIC POSITION / DIRECTLY BORDERED WITH PACIFIC OCEAN / HAS BEEN GIVING GREAT POTENTIAL TO BITUNG AS THE INTERNATIONAL HARBOUR // AS THE EXAMPLE / THE SUCCESS OF SINGAPORE / THAT HAS ONE OF THE MOST IMPORTANT HARBOUR IN THE WORLD / AS THE CONNECTOR OF SIX HUNDRED HARBOURS / FROM ALL OVER THE WORLD // IT IS SURELY DEFINING SINGAPORE AS ONE OF THE STRATEGIC COUNTRY / THAT ESSENTIAL TO INTERNATIONAL TRADING EFFORT // THE HOPE TO MAKE BITUNG AS THE INTERNATIONAL HARBOUR / COULD BE REALIZED AS THE SERIOUSNESS FROM ALL OF SOCIETY ELEMENTS // THROUGH THE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT / OF BITUNG HARBOUR AS ONE OF THE MEDIA / TO INCREASE THE CAPACITY AND ABILITY PERFORMANCE // AS THE ECONOMIC GROWTH BASE / BITUNG WITH ITS POTENTIAL AS THE INTERNATIONAL HARBOUR / MUST BE ASSOCIATED WELL / ALSO WITH THE CAPACITY MODERNIZATION // ALSO WITH THE SUPPORT OF COOPERATION IMPROVEMENT / SUCH AS THE PROGRAM OF SISTER CITY / THAT CONNECTED BITUNG CITY WITH DAVAO CITY / AS THE FRONTYARD OF THE PHILIPPINES IN ITS SOUTHERN AREA / CONNECTED DIRECTLY TO INDONESIA REGION //
DEBBY GULTOM/ STEWART TANGKILISAN REPORTED FOR NORTH SULAWESI TVRI //
Translation - Indonesian 22 OKTOBER 2011
D. GULTOM / HANIEF
PRAK
TOPIK: POSISI BITUNG SEBAGAI GERBANG EKONOMI PASIFIK
PENYIAR POTENSI MENJANJIKAN BITUNG / SEBAGAI KOTA PELABUHAN BERHADAPAN SAMUDERA PASIFIK / MEMBERIKAN HARAPAN / UNTUK PERKEMBANGAN EKONOMI SULAWESI UTARA // TERLEBIH / RENCANA PENETAPAN PELABUHAN BITUNG / SEBAGAI HUB PORT / PENGGERAK EKONOMI / YANG DAPAT MELAYANI PERDAGANGAN INTERNASIONAL //
VTR START
PELABUHAN BITUNG YANG RENCANANYA / DITETAPKAN SEBAGAI PELABUHAN HUB PORT / AKAN BERFUNGSI MENJADI PENGGERAK PEREKONOMIAN / DENGAN MELAYANI PERDAGANGAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL // POSISI STRATEGIS / YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN SAMUDERA PASIFIK / MEMBERIKAN POTENSI BESAR / PADA PELABUHAN BITUNG SEBAGAI PELABUHAN INTERNASIONAL // SEPERTI CONTOH / KEBERHASILAN NEGARA SINGAPURA / YANG MEMPUNYAI PELABUHAN TERPENTING DUNIA / SEBAGAI PENGHUBUNG 600 PELABUHAN DARI SELURUH DUNIA // HAL INI MENJADIKAN NEGARA SINGAPURA / SEBAGAI SALAH SATU NEGARA STRATEGIS / YANG ESENSIAL DALAM PERDAGANGAN DUNIA // HARAPAN UNTUK MENJADIKAN BITUNG SEBAGAI PELABUHAN INTERNASIONAL / TENTU DAPAT TERWUJUD / DENGAN KESERIUSAN BERBAGAI PIHAK / TERMASUK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT // MELALUI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI SALAH SATU MEDIA / UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS DAN TARAF KEMAMPUAN PELABUHAN BITUNG // SEBAGAI BASIS PERTUMBUHAN EKONOMI / BITUNG DENGAN POTENSI SEBAGAI DAERAH PELABUHAN INTERNASIONAL / HARUS DAPAT MEMPERJUANGKAN MODERNISASI KAPASITAS DAN PELABUHAN TERSEBUT // BEGITU JUGA DENGAN DUKUNGAN BERBAGAI PENINGKATAN KERJASAMA SEPERTI PROGRAM SISTER CITY YANG MEMPERTEMUKAN KOTA BITUNG / DENGAN KOTA DAVAO / SEBAGAI BERANDA TERDEPAN NEGARA FILIPINA DI BAGIAN SELATAN //
DEBBY GULTOM / STEWART TANGKILISAN / MELAPORKAN UNTUK TVRI SULAWESI UTARA //
More
Less
Experience
Years of experience: 20. Registered at ProZ.com: Mar 2014.
An English Literature graduation at the Faculty of Letter Sam Ratulangi University with high passion to arts, cultures, and social community development. A dedicated and loyal event organizer with experiences in student organization at Faculty of Letter and Sam Ratulangi University stages. A dedicated field assistant to an international development agency with background of English language skill. Has been involved to some national and international events held in manado as a Liasion Officer in order to assist protocolary need. A highly enthusiastic person to any social community development activities and involved to certain Non Government Organization activities as the part of self – developing characters and to the others. A highly enthusiastic person to Journalistic and media involvement in human resources development especially youth and education.
Keywords: Indonesian, English, Translator, Interpreter, communication, social, development, humanity, art, psychology. See more.Indonesian, English, Translator, Interpreter, communication, social, development, humanity, art, psychology, literature, culture, Indonesian slang, English slang, conversation, community, . See less.
Expertise 
Portfolio